JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa postur APBN 2027 yang tengah dibahas bersama pemerintah mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, total belanja negara dalam rancangan anggaran tersebut melewati angka psikologis Rp 4.000 triliun, sebuah sinyal ekspansi fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam keterangannya usai Sidang Paripurna Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2026), Misbakhun merinci total anggaran yang disepakati mencapai Rp 4.097,2 triliun. Angka ini beriringan dengan target pertumbuhan ekonomi yang juga dinaikkan menjadi 6 persen, sebuah lompatan dari proyeksi tahun-tahun sebelumnya yang berkutat di bawah level tersebut.
"Kita di APBN kita sekarang ini, kita pertama kalinya melewati angka Rp 4.000 triliun dan pertama kali kita menargetkan pertumbuhan keluar dari zona 5 persen," kata Misbakhun di kompleks parlemen.
Defisit Terjaga di Bawah 2,5 Persen, Pesan untuk Pasar
Meski menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah justru menjaga defisit anggaran tetap ramping. Misbakhun menjelaskan defisit APBN 2027 dipatok di angka sekitar Rp 671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Defisit kita hanya sekitar 2,4. Artinya apa? Targetnya tinggi, kemudian defisitnya di bawah, sekitar Rp 671,2 triliun," ujarnya.
Menurut Misbakhun, desain ini merupakan pesan tegas kepada pasar bahwa peningkatan target pertumbuhan tidak serta-merta diterjemahkan menjadi pelebaran defisit yang tak terkendali. Kombinasi antara target tinggi dan disiplin fiskal yang ketat menjadi sinyal optimisme sekaligus kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
"Target ini adalah sebuah pesan yang kuat kepada pasar untuk sama-sama kita optimistis, membangun optimisme secara bersama-sama," katanya.
Penerimaan Negara Capai Rp 3.426 Triliun, SAL Jadi Penyangga
Untuk membiayai belanja negara yang ekspansif, pemerintah mengandalkan penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Misbakhun menyebut total penerimaan yang ditargetkan mencapai sekitar Rp 3.426 triliun.
"Rp 3.426 triliun itu datang dari penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan penerimaan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Sisanya adalah selisihnya menjadi defisit," jelas Misbakhun.
Namun, politikus yang membidangi keuangan di DPR itu memastikan bahwa penutupan defisit tidak hanya bergantung pada utang baru. Pemerintah masih memiliki Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola kas negara secara lebih fleksibel.
"SAL masih bisa. SAL kita masih punya Sisa Anggaran Lebih, dan kita digunakan untuk proses yang lain, dan kita masih menggunakan sebagian defisit ditutup dari situ," ujar Misbakhun.
Belanja Ekspansif Jadi Andalan, Sektor Ini yang Diincar
Di sisi belanja, Misbakhun menekankan pentingnya peran government spending atau belanja pemerintah yang ekspansif untuk menggerakkan roda perekonomian. Ia menilai belanja negara bukan sekadar konsumsi, melainkan instrumen stimulus yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
"Government spending yang ekspansif itu memberikan dampak yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.
Ia menyebut sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dengan alokasi yang dijamin melalui mekanisme mandatory budgeting atau belanja wajib. Namun, tantangan terbesar ke depan bukan lagi soal menaikkan angka anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan efek ganda bagi perekonomian dan kualitas pelayanan publik.
"Karena itu, tantangannya bukan semata-mata meningkatkan anggaran, tetapi memastikan belanja tersebut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik," pungkasnya.
