JAKARTA - Pemulihan layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Pemerintah memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh akses layanan medis yang memadai di tengah proses pemulihan yang terus berlangsung. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dampak lanjutan pascabencana, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan perkembangan terkini terkait operasional fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinator Tingkat Menteri terkait Percepatan Penanganan Bencana Sumatera yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.
Sebagian Besar Rumah Sakit Aceh Kembali Melayani
Dalam paparannya, Benjamin menjelaskan bahwa pemulihan fasilitas kesehatan di Provinsi Aceh menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total 65 rumah sakit yang ada di Aceh, sebanyak 62 rumah sakit telah kembali beroperasi melayani masyarakat pascabencana.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah fasilitas kesehatan yang belum dapat beroperasi secara penuh. Dari total 305 puskesmas di Aceh, sebanyak 37 puskesmas tercatat belum beroperasi kembali akibat mengalami kerusakan.
“Ada tiga rumah sakit swasta yang masih belum (beroperasi),” ujar Benjamin.
Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mempercepat perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan agar layanan kesehatan dapat segera pulih sepenuhnya.
Rumah Sakit di Sumut dan Sumbar Beroperasi Penuh
Sementara itu, kondisi layanan kesehatan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dinilai lebih stabil. Benjamin memastikan bahwa seluruh rumah sakit di kedua provinsi tersebut telah kembali beroperasi secara penuh.
Untuk Sumatera Utara, ia menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa puskesmas yang belum dapat beroperasi kembali. Meski demikian, kondisi ini tidak mengganggu operasional rumah sakit yang telah melayani masyarakat secara maksimal.
“Di Sumatera Barat semuanya baik rumah sakit dan di Sumatera Utara semua rumah sakit 100 persen beroperasional,” ujar Benjamin.
Adapun di Sumatera Barat, seluruh puskesmas dilaporkan telah kembali beroperasi sepenuhnya, sehingga layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat sudah berjalan normal.
Ketersediaan Obat dan Air Bersih Jadi Perhatian
Selain memastikan fasilitas kesehatan beroperasi, Kementerian Kesehatan juga menaruh perhatian besar terhadap ketersediaan obat-obatan dan air bersih bagi para pengungsi bencana. Benjamin menegaskan bahwa kebutuhan tersebut menjadi fokus utama pada fase pascabencana.
“Yang kita perlu siapkan adalah obat-obatan untuk pasca bencana, termasuk obat untuk atasi diare, untuk bagaimana atasi akibat kurang air bersih. Jadi di lapangan kurang itu,” ujar Benjamin.
Kondisi lingkungan pascabencana yang belum sepenuhnya pulih dinilai berpotensi memicu masalah kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan pasokan obat-obatan dan sarana kesehatan tetap tersedia.
Situasi Darurat Berangsur Terkendali
Benjamin menjelaskan bahwa secara umum situasi darurat di lokasi bencana telah berhasil diatasi. Namun demikian, pemerintah kini memasuki fase lanjutan yang menuntut kesiapan lebih matang dalam penyediaan layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Situasi darurat di lokasi bencana sesungguhnya sudah teratasi, tetapi pemerintah kini perlu menyiapkan ketersediaan obat-obatan, air bersih, hingga peralatan kesehatan,” kata Benjamin.
Langkah ini dianggap penting untuk mencegah munculnya krisis kesehatan baru yang dapat memperburuk kondisi masyarakat terdampak bencana.
Koordinasi Krisis Diperkuat di Daerah
Untuk memastikan respons kesehatan berjalan optimal, Kementerian Kesehatan telah membentuk pusat krisis di masing-masing wilayah terdampak. Pusat krisis tersebut dipimpin oleh kepala dinas kesehatan provinsi setempat dengan pendampingan langsung dari Kemenkes.
“Kami punya pusat krisis yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, di Sumut oleh Kepala Dinas Provinsi Sumut, dan di Padang juga sama. Kemenkes menaruh setiap krisis pada perwakilan sehingga tidak ada alasan untuk masalah koordinasi,” ujar Benjamin.
Penguatan koordinasi ini bertujuan agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.
Pemerintah Tegaskan Penanganan Jadi Prioritas Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno kembali menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional.
“Sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua K/L juga menempatkan pemulihan bencana, bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional,” ujar Pratikno.
Penegasan ini sekaligus menjadi landasan bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk terus memperkuat sinergi dalam proses pemulihan pascabencana.
Anggaran Pemerintah Dipastikan Memadai
Selain kesiapan layanan dan koordinasi, pemerintah juga memastikan dukungan anggaran yang cukup untuk penanganan bencana di Sumatera. Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan pemulihan secara menyeluruh.
“Dan Bapak Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Pratikno.
Dengan dukungan anggaran, operasional fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan jangka menengah diharapkan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.